Cegah Politisasi Isu Luar Daerah, Masyarakat Adat dan PM-Nasional Minta PT Star Energy Perkuat Koordinasi Adat

LAMPUNG BARAT, INC MEDIA — Masyarakat adat di Kabupaten Lampung Barat menyatakan dukungan terhadap keberadaan PT Star Energy Geothermal dalam pengembangan energi panas bumi di kawasan Suoh–Sekincau. Namun, dukungan tersebut juga disertai dorongan agar perusahaan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga adat untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat setempat.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan masyarakat adat kepada INC MEDIA dengan didampingi organisasi PM-Nasional. Mereka menilai dialog terbuka antara perusahaan, lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk membahas manfaat, potensi dampak, serta keberlanjutan kegiatan panas bumi di wilayah tersebut.

Menurut mereka, pengembangan energi panas bumi berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Karena itu, komunikasi yang baik diperlukan agar kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dapat berjalan beriringan.

Masyarakat Adat Soroti Manfaat Pengembangan Geotermal

Perwakilan masyarakat adat menilai keberadaan PT Star Energy Geothermal berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung Barat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami melihat adanya sinergi positif antara kepentingan pembangunan nasional dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran PT Star Energi memberikan harapan baru bagi kemajuan Lampung barat,” ujar perwakilan masyarakat adat kepada INC MEDIA.

Meski menyatakan dukungan, masyarakat adat juga menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembahasan dampak jangka panjang kegiatan perusahaan.

Menurut mereka, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari nilai investasi atau potensi produksi energi. Manfaat ekonomi, kondisi lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian, serta hubungan sosial masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, komunikasi antara perusahaan dan lembaga adat dinilai perlu berlangsung secara berkala, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.

PM-Nasional Dorong Dialog untuk Mencegah Konflik

PM-Nasional yang mendampingi perwakilan masyarakat adat menyarankan agar PT Star Energy Geothermal menyediakan ruang dialog bersama lembaga adat di Lampung Barat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi persoalan sejak dini, serta mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menyarankan agar PT Star Energi Geotermal duduk satu meja bersama lembaga adat. Langkah ini penting untuk menghindari adanya politisasi isu yang dibangun oleh orang-orang di luar Lampung barat yang bisa saja memiliki kepentingan tersendiri,” jelas perwakilan PM-Nasional.

Pernyataan mengenai dugaan politisasi tersebut merupakan pandangan pihak yang menyampaikannya. Untuk menjaga objektivitas, penilaian terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan perlu didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat diverifikasi.

Dialog yang melibatkan berbagai unsur dinilai dapat menjadi sarana untuk mengklarifikasi informasi, menguji berbagai pandangan, dan memastikan bahwa pembahasan mengenai proyek panas bumi tidak berkembang menjadi konflik sosial.

PM-Nasional juga menekankan bahwa pendekatan hukum adat dapat menjadi bagian dari mekanisme komunikasi dan penyelesaian persoalan sosial, sepanjang tetap menghormati hukum nasional, hak masyarakat, serta ketentuan yang berlaku.

Koordinasi Adat Dinilai Penting untuk Keberlanjutan Proyek

Masyarakat adat kembali menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan perusahaan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap struktur sosial dan kearifan lokal.

“Kami mendukung, namun kami juga mengajak perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan kami. Dari sisi adat, kami sudah memahami manfaat besar keberadaan PT Star Energi sebagaimana terlihat dalam contoh keberhasilan di daerah lain seperti Tapanuli Utara. Namun, keterbukaan dan penghormatan terhadap peran adat dalam membahas dampak ke depan adalah kunci untuk menciptakan hubungan kemitraan yang langgeng dan harmonis,” tegas perwakilan masyarakat adat.

Pernyataan tersebut menempatkan koordinasi sebagai bagian penting dari hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Melalui komunikasi yang konsisten, kedua pihak dapat membahas kebutuhan masyarakat, peluang ekonomi, serta kekhawatiran yang muncul selama kegiatan operasional berlangsung.

Perusahaan juga diharapkan memberikan penjelasan yang memadai mengenai program pemberdayaan masyarakat, kesempatan kerja, pelaksanaan CSR, dan mekanisme penyampaian pengaduan.

Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa tekanan. Dengan demikian, dukungan maupun kritik dapat disampaikan melalui jalur dialog yang konstruktif.

Pemerintah Daerah Diharapkan Terus Memfasilitasi Komunikasi

Dalam pernyataan tersebut, masyarakat adat dan PM-Nasional turut mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dinilai telah membantu menjembatani komunikasi antara investor, pemerintah, dan masyarakat.

Mereka berharap pemerintah daerah terus memfasilitasi dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait, terutama ketika muncul perbedaan pandangan mengenai kegiatan panas bumi di kawasan Suoh–Sekincau.

Fasilitasi tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan memperoleh penjelasan yang memadai dan tidak berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan.

Selain itu, pembahasan mengenai keberlanjutan proyek perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dukungan masyarakat terhadap pembangunan energi juga perlu diikuti dengan keterbukaan informasi mengenai manfaat dan risiko kegiatan operasional. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami perkembangan proyek dan menyampaikan aspirasi berdasarkan informasi yang jelas.

Pembangunan dan Kepentingan Masyarakat Harus Berjalan Seimbang
Masyarakat adat dan PM-Nasional mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung Barat menjaga komunikasi dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Mereka berharap pengembangan energi panas bumi dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.

INC MEDIA memandang bahwa dialog antara perusahaan, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lainnya merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dukungan terhadap investasi perlu disertai transparansi, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Pada saat yang sama, setiap dugaan adanya kepentingan tertentu di balik dinamika sosial perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan diuji berdasarkan fakta.

Dengan koordinasi yang terbuka dan mekanisme penyelesaian persoalan yang jelas, pengembangan energi panas bumi di Lampung Barat diharapkan dapat berlangsung dengan memperhatikan kepentingan pembangunan sekaligus hak dan kesejahteraan masyarakat setempat.

(Irfan)