Pengendalian Inflasi, Pemkot Cirebon Perkuat Ketahanan Pangan dan Transaksi Digital
- account_circle Wahidin
- calendar_month 46 menit yang lalu
- print Cetak

JAKARTA, INC MEDIA – Pengendalian inflasi menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Komitmen itu ditegaskan melalui kehadiran Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang juga Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon, Iing Daiman, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026.
Rakornas tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Agenda ini dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026.
Forum nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas strategi menjaga stabilitas ekonomi, khususnya menghadapi tantangan harga pangan dan mempercepat transformasi digital sektor keuangan daerah.
Pengendalian Inflasi Jadi Perhatian Pemkot Cirebon
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Tema tersebut menempatkan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Bagi pemerintah daerah, kondisi harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika harga pangan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Wali Kota.
Pemkot Cirebon terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan serta perkembangan harga bahan pokok. Pemerintah juga memperkuat pasokan dan distribusi pangan serta menyiapkan intervensi ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Langkah tersebut menjadi penting karena Cirebon merupakan wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi. Perubahan harga pangan dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat maupun pergerakan ekonomi daerah.
Pengendalian Inflasi Harus Terukur
Effendi Edo menegaskan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan ketika harga komoditas mulai mengalami kenaikan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Pendekatan tersebut mencakup pemantauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi antarinstansi. Dengan langkah yang terukur, pemerintah dapat merespons perubahan kondisi pasar secara lebih cepat.
Bagi masyarakat, stabilitas harga bukan hanya berkaitan dengan angka inflasi. Yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang dapat dijangkau.
Digitalisasi Keuangan Daerah Diperluas
Selain pengendalian inflasi, Rakornas juga menyoroti percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian TP2DD Kota Cirebon. Peran tersebut berkaitan dengan upaya memperluas transaksi digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Digitalisasi transaksi diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi pemerintahan, transformasi digital juga diarahkan untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Perluasan transaksi digital menjadi bagian dari perubahan pola layanan publik dan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang cepat, tetapi juga memastikan sistem yang digunakan mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakornas Jadi Bahan Penguatan Kebijakan Daerah
Kehadiran Pemkot Cirebon dalam Rakornas juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus memahami arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Berbagai pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Cirebon.
Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan pada akhirnya membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pelaku usaha, masyarakat, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan harus kembali kepada manfaat yang diterima masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” tuturnya.
Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan untuk menjaga angka inflasi tetap terkendali. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, perluasan transaksi digital menjadi instrumen pendukung untuk menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang semakin efisien dan adaptif.
Pemkot Cirebon menempatkan kedua agenda tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber: Admin Prokompim
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon
- Penulis: Wahidin







