Breaking News
light_mode

Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BBM Disorot Mahasiswa di DPRD Jabar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
  • print Cetak

Bandung, Jawa Barat, incmedia.site  – Aliansi mahasiswa Kota Bandung menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kamis (11/6/2026), menyoroti pelemahan rupiah hingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi ini menuntut pemerintah segera menstabilkan ekonomi dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan rakyat.

Para mahasiswa mengenakan almamater dan pakaian serba hitam, sambil membentangkan spanduk yang menyoroti isu krusial. Mereka menilai kabinet saat ini gagal mengelola roda pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Tujuan aksi hari ini untuk memantik kesadaran sekaligus menyatukan keresahan yang sama di tengah masyarakat mengenai kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. Hasil konsolidasi, tuntutan kami kerucutkan menjadi tiga sektor krusial,” kata Ketua BEM UPI, Khallid Syhaeful di sela-sela aksi.

Stabilitas Rupiah Jadi Sorotan

Sektor pertama yang mendapat perhatian adalah stabilitas ekonomi makro. Mahasiswa menyoroti depresiasi rupiah yang berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kita bisa lihat, melemahnya nilai rupiah. Itu berdampak kepada kehidupan yang ada di masyarakat,” ujar Khallid.

Tata Kelola MBG Dikritik

Selain ekonomi, mahasiswa mengecam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai karut-marut dan politis. Program ini, menurut mereka, harus dievaluasi total agar anggaran tidak menjadi bancakan politik.

“Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total arah putaran anggaran agar tidak menjadi bancakan politik regulasi,” lanjut Khallid.

Kenaikan BBM Memicu Antrean Panjang

Isu terakhir yang diangkat adalah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kebijakan ini memicu antrean panjang kendaraan di SPBU karena daya beli masyarakat menurun.

“Jadi saya rasa kenaikan BBM ini harus dihentikan, harus diturunkan kembali. Jangan sampai masalah-masalah yang kemudian terjadi ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Khallid.

Demonstrasi mahasiswa ini mencerminkan keresahan publik terhadap ekonomi yang tidak stabil, pengelolaan program sosial yang kontroversial, dan kebijakan energi yang membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. DPRD Jawa Barat diminta segera menindaklanjuti tuntutan ini agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.


 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panwascam Jati Agung Lantik 188 Pengawas TPS

    Panwascam Jati Agung Lantik 188 Pengawas TPS

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA —Sebanyak 188 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan resmi dilantik oleh Panwascam Jatiagung, Bertempat di aula Kolam Renang Pelangi Desa Karangsari Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Minggu (3/11/2024). Pelantikan Pengawas TPS ini dalam rangka menyongsong dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Pelantikan dan […]

  • Diduga Kades Pekondoh Mengukur Tanah milik Warga Desa Banjar Negeri Tanpa izin

    Diduga Kades Pekondoh Mengukur Tanah milik Warga Desa Banjar Negeri Tanpa izin

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC Media — Seorang oknum Kepala Desa (kades) Pekondoh diduga melanggar etika dengan memasuki pekarangan warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran tanpa izin dan melakukan pengukuran tanah, Kamis (14/11/2024). Tindakan ini mengundang perhatian masyarakat dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pemilik tanah yang merasa hak privasinya telah dilanggar. Baca Juga : Polda […]

  • Kunjungan Kerja Ketua DPD PWRI Provinsi Lampung ke DPC PWRI Kabupaten Lampung Selatan

    Kunjungan Kerja Ketua DPD PWRI Provinsi Lampung ke DPC PWRI Kabupaten Lampung Selatan

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    ‍Lampung Selatan (INC Media) — Dalam upaya memperkuat organisasi, Ketua DPD PWRI Provinsi Lampung, Darmawan S.H., M.H., beserta jajarannya, melakukan kunjungan kerja ke DPC PWRI Kabupaten Lampung Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung DPC PWRI Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berkembang lebih baik dan maju. Ketua DPC PWRI Lampung Selatan, Sior Agung Saputra […]

  • Ponpes Darussalamah Gelar Haul Ke VII KH. Ahmad Shodiq Cek Tanggalnya

    Ponpes Darussalamah Gelar Haul Ke VII KH. Ahmad Shodiq Cek Tanggalnya

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle arif
    • 0Komentar

    Lampung Timur, INC Media – Pondok Pesantren Darussalamah Braja Dewa akan menggelar Haul ke-7 As-Syaikh Al-Mursyid Al-Maghfurlah KH. Ahmad Shodiq pada Senin, 28 April 2025 M / 29 Syawal 1446 H.  Kegiatan ini akan menjadi momen istimewa bagi para santri, alumni, jamaah thoriqoh, serta masyarakat umum untuk mengenang perjuangan dan keteladanan KH. Ahmad Shodiq dalam […]

  • Mobil Dinas Menunggak Pajak 4 Tahun, Netizen: Hukum Hanya untuk Rakyat Biasa?

    Mobil Dinas Menunggak Pajak 4 Tahun, Netizen: Hukum Hanya untuk Rakyat Biasa?

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA – 2 mei 2025, Kehebohan terjadi di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan sebuah mobil dinas pemerintah dengan pelat nomor BE 2025 XZ yang menunggak pajak kendaraan bermotor selama empat tahun. Video tersebut telah dibagikan lebih dari 2.800 kali dan memicu gelombang komentar dari netizen yang mengecam ketidakadilan. Video tersebut […]

  • Empat Tahun Menanti, Warga Tiyuh Bujung Dewa Pertanyakan Sertifikat PTSL yang Tak Kunjung Terbit

    Empat Tahun Menanti, Warga Tiyuh Bujung Dewa Pertanyakan Sertifikat PTSL yang Tak Kunjung Terbit

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, INC MEDIA — Warga Tiyuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). masih diliputi ketidakpastian. Hingga Senin (14/4/2025), mereka belum menerima sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah diajukan sejak tahun 2021. Program yang diharapkan menjadi solusi cepat dan terjangkau dalam legalisasi tanah ini justru […]

expand_less