ICMI Orwil Aceh Dilantik, Pemprov Dorong Cendekiawan Ambil Peran Strategis dalam Mitigasi Bencana
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA – Pemerintah Aceh mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengambil peran lebih strategis dalam menghadapi persoalan lingkungan, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Peran kalangan cendekiawan dinilai penting untuk menghadirkan kajian ilmiah, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan Pengurus ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Aceh periode 2026–2031 yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, di Hotel Muraya, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sekaligus membacakan sambutan gubernur dalam kegiatan yang dirangkai dengan seminar nasional bertema “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan dan Keberlanjutan Pembangunan”.
ICMI Orwil Aceh Didorong Berkontribusi bagi Masyarakat
Dalam sambutan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus ICMI Orwil Aceh yang baru dilantik.
Ia berharap seluruh pengurus mampu menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian.
Menurut gubernur, ICMI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para cendekiawan Muslim yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kepedulian terhadap persoalan umat dan bangsa.
Karena itu, ICMI tidak cukup hanya menjadi ruang bertukar gagasan. Organisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemikiran, inovasi, dan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh juga berharap para cendekiawan dapat mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah melalui kontribusi pemikiran yang objektif dan konstruktif.
Bencana Aceh Menjadi Peringatan Penting bagi Pembangunan
Gubernur menilai tema seminar nasional tersebut sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Terlebih, sejumlah wilayah Aceh pernah dilanda banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. Dampaknya masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan.
Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kemampuan daerah menghadapi risiko bencana.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah penanganan guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.
Selain penanganan darurat, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang terdampak.
Pendekatan Sains dan Kajian Akademis Diperlukan
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa bencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pembangunan dan memperkuat tata kelola lingkungan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi risiko melalui kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah.
“Karena itu, pendekatan berbasis sains dan kajian akademis dinilai penting dalam menghasilkan riset, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat dan terukur,” ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.
Pesan tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang, pemetaan risiko, serta dukungan penelitian untuk mengurangi potensi dampak bencana pada masa mendatang.
Dalam konteks tersebut, ICMI diharapkan dapat berkontribusi melalui kajian objektif, riset, dan gagasan inovatif yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
ICMI Diharapkan Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan bencana, pemulihan pascabencana, dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, serta kalangan cendekiawan memiliki peran penting dalam memperkuat upaya tersebut.
Sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan.
Pemerintah Aceh berharap kepengurusan ICMI Orwil Aceh periode 2026–2031 mampu memperkuat posisi organisasi sebagai wadah yang mencerahkan, menginspirasi, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah.
Pelantikan yang dirangkai dengan seminar nasional tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial organisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Dengan kontribusi aktif para cendekiawan, Aceh diharapkan mampu membangun sistem pembangunan yang lebih tangguh menghadapi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Pewarta: Helmy
- Penulis: Redaksi



