Bencana Hidrometeorologi Ancam Aceh, Pj Sekda Taufik Ikuti Apel Siaga Darurat Bersama Kapolda
- account_circle Redaksi
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA – Ancaman bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh membutuhkan kesiapsiagaan serius dari seluruh unsur pemerintah dan aparat terkait. Menghadapi potensi cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., mengikuti Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan. Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), BPBD, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di sejumlah wilayah Aceh.
Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Aceh Perlu Diwaspadai
Dalam amanatnya, Kapolda Aceh mengingatkan bahwa seluruh unsur harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, kondisi geografis Aceh yang masih rentan, ditambah pengalaman bencana banjir dan tanah longsor pada November 2025, menjadi alasan penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat langkah antisipasi.
Kapolda juga menyampaikan bahwa BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh pada 14–16 November 2026.
Peringatan tersebut muncul setelah terpantau dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk tidak hanya menunggu terjadinya bencana. Langkah pencegahan, pemantauan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan harus menjadi perhatian utama.
Kerugian Bencana di Aceh Capai Rp186 Miliar
Ancaman bencana hidrometeorologi bukan sekadar persoalan kemungkinan. Data kebencanaan menunjukkan bahwa Aceh menghadapi risiko yang perlu ditangani secara serius.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 234 kejadian bencana di seluruh wilayah Aceh.
Dari berbagai kejadian tersebut, perkiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar.
Kapolda Aceh menegaskan bahwa angka tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak meremehkan ancaman bencana.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman yang nyata dan berulang,” ujar Ruddi.
Data tersebut memperlihatkan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat dan daerah. Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada kegiatan apel, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan koordinasi yang berjalan efektif.
Kapolda Aceh Tekankan Enam Langkah Kesiapsiagaan
Kapolda menegaskan bahwa apel gelar pasukan bukan sekadar kegiatan seremonial. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi.
Mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat”, apel tersebut menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi.
Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan enam langkah penting yang harus menjadi perhatian seluruh personel dan instansi terkait.
Pertama, memastikan kesiapan personel serta peralatan pendukung penanggulangan bencana.
Kedua, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi agar informasi mengenai potensi bencana dapat diterima dengan cepat.
Ketiga, memetakan wilayah rawan bencana sekaligus memastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan.
Keempat, mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dalam setiap langkah penanganan bencana.
Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, serta masyarakat.
Keenam, menjalankan tugas secara humanis dan profesional dengan tetap memperhatikan keselamatan personel di lapangan.
Enam langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan bencana yang terkoordinasi, mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga penanganan ketika bencana terjadi.
Pj Sekda dan Unsur Gabungan Perkuat Kesiapan Daerah
Kehadiran Pj Sekda Aceh, Taufik, dalam apel tersebut menunjukkan keterlibatan unsur pemerintah daerah dalam agenda kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga kebencanaan, dan unsur masyarakat diperlukan agar langkah antisipasi dapat berjalan secara terarah.
Koordinasi tersebut juga penting untuk memastikan pembagian tugas, kesiapan peralatan, komunikasi darurat, dan mekanisme evakuasi dapat dilaksanakan ketika kondisi darurat terjadi.
Dengan keterlibatan berbagai instansi, kesiapsiagaan diharapkan tidak hanya terpusat pada satu lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Masyarakat Diminta Waspada dan Tidak Menyebarkan Hoaks
Selain menekankan kesiapan aparat, Kapolda Aceh juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah dan BMKG. Warga juga diingatkan agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait bencana.
Apabila menemukan tanda-tanda awal bencana di lingkungan masing-masing, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat terdekat.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kecepatan memperoleh informasi, ketepatan mengambil tindakan, dan kepatuhan terhadap arahan petugas dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko korban jiwa.
Apel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026 di Mapolda Aceh diharapkan menjadi langkah penguatan koordinasi seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana.
Di tengah ancaman cuaca ekstrem, kesiapan personel harus berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat. Tujuannya satu, melindungi keselamatan warga serta meminimalkan dampak bencana di Provinsi Aceh.
Pewarta: Helmy Redaksi: INC MEDIA
- Penulis: Redaksi



