Breaking News
light_mode

58 WNI Diduga Jadi Korban TPPO Tentara Bayaran Rusia, Polri Tetapkan 13 Tersangka dari Lima Laporan Polisi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
  • print Cetak

JAKARTA, INC MEDIA – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia terbongkar. Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban serta menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

Pengungkapan ini membuka dugaan praktik perekrutan lintas negara yang memanfaatkan media sosial dan iming-iming pekerjaan bergaji besar. Para korban awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan pertahanan. Namun, setelah diberangkatkan ke Rusia, mereka justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran dan berpotensi dikirim ke wilayah konflik bersenjata.

Kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Lima Laporan Polisi, 58 WNI Diduga Menjadi Korban

Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, penyidik menangani lima laporan polisi yang berasal dari beberapa satuan kewilayahan.

Dari keseluruhan perkara tersebut, terdapat 58 WNI yang menjadi korban. Rinciannya, lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas 10 WNI dan tiga warga negara asing, yakni dua warga negara Rusia dan satu warga negara Ukraina.

Polisi juga mengungkap adanya satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara itu, dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Pengungkapan ini menunjukkan bahwa dugaan praktik perekrutan tidak berdiri pada satu perkara saja. Penanganan yang tersebar di sejumlah wilayah mengindikasikan adanya jaringan perekrutan yang masih perlu ditelusuri lebih jauh.

Dijanjikan Bonus Rp620 Juta dan Gaji Rp50 Juta per Bulan

Salah satu modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan pekerjaan ke luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, dan aplikasi percakapan.

Para calon korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta. Selain itu, mereka ditawarkan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Tawaran tersebut diduga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan memiliki harapan memperoleh penghasilan besar di luar negeri.

Namun, kenyataan yang dihadapi para korban justru berisiko jauh lebih besar daripada janji yang disampaikan perekrut.

Setelah tiba di Rusia, para korban diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran. Mereka kemudian menjalani pelatihan militer dan berpotensi ditempatkan di wilayah konflik bersenjata.

Polri menilai modus tersebut mengandung unsur perdagangan orang karena diduga melibatkan tipu muslihat, iming-iming pekerjaan, serta pemanfaatan kerentanan ekonomi calon korban.

Korban Berisiko Dikirim ke Wilayah Konflik Bersenjata

Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis dapat menempatkan korban dalam situasi yang sangat berbahaya.

“Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” tegas Nurul.

Dalam keterangannya, Nurul juga mengingatkan bahwa korban berpotensi dikirim ke medan konflik tanpa perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, maupun jaminan keselamatan.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena para korban dapat kehilangan kendali atas keputusan pekerjaan dan keselamatan dirinya setelah berada di negara tujuan.

Polri kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang diduga melibatkan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri.

Penyidik Telusuri Jaringan Perekrut Lintas Negara

Dalam salah satu perkara yang ditangani Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban. Tersangka disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, dalam perkara lainnya, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut dan menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia.

Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah lokasi penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji bulanan 3.000 dolar AS. Bahkan, korban yang menolak berangkat atau meminta dipulangkan diduga diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rusia untuk menelusuri keberadaan para korban yang telah diberangkatkan.

Tersangka Dijerat UU TPPO dan Perlindungan Pekerja Migran

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penerapan pasal tersebut menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan praktik perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi WNI ke luar negeri.

Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal.

Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen perekrut melalui instansi berwenang, memeriksa isi kontrak, memahami jenis pekerjaan, serta memastikan keberangkatan menggunakan prosedur dan dokumen resmi.

Masyarakat juga diimbau tidak menyerahkan paspor, KTP, maupun dokumen pribadi lainnya kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya.

Jika menemukan atau mencurigai praktik perdagangan orang, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau nomor 0812-14110.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa tawaran pekerjaan bergaji besar di luar negeri tidak selalu menjamin keselamatan dan masa depan pekerja.

Pengusutan tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Penelusuran terhadap jaringan penghubung, agen luar negeri, aliran keuntungan, hingga pihak yang diduga mengendalikan keberangkatan korban menjadi penting agar praktik perdagangan manusia tidak terus berulang.

Pewarta: Helmy 

INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.


  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polresta Cirebon Sita 647 Botol Miras Ilegal dalam Operasi Pekat Maraton

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    CIREBON, INC MEDIA – Polresta Cirebon sita 647 botol miras ilegal dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) yang digelar secara maraton selama tiga hari, Senin-Rabu (24-26 Agustus 2026). Operasi ini menyasar sejumlah wilayah yang dinilai rawan menjadi titik peredaran minuman keras (miras) tanpa izin. Dalam operasi tersebut, petugas menindak 11 pedagang ilegal dan mengamankan ratusan […]

  • Harapan dari Rumah Miring: Aksi Nyata Dua Organisasi di Pesawaran Bantu Pak Budi

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Sebuah aksi kemanusiaan menggugah hati dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Peduli Hukum Lampung bersama GRIB JAYA Kabupaten Pesawaran. Kedua organisasi ini turun langsung ke Dusun Pemindangan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Senin (14/4/2025), untuk mengunjungi rumah Pak Budi yang viral karena kondisinya yang nyaris roboh. Kunjungan […]

  • Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung Gelar PKM, Perkuat Literasi Keuangan Syariah di Panjang Utara

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Mahasiswa Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Minggu (1/11/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk implementasi keilmuan perguruan tinggi sekaligus upaya mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ekosistem halal dan inklusi keuangan syariah. […]

  • Situasi Timur Tengah Memanas, Nasib Jemaah Umrah RI Bagaimana? Ini Kata Kemenag

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA — Situasi Timur Tengah kembali memanas dan memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk ribuan calon jemaah umrah asal Indonesia. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan serius: apakah keberangkatan jemaah umrah RI akan terdampak? Menjawab keresahan publik, Kementerian Agama (Kemenag) memastikan kondisi penyelenggaraan umrah masih dalam kendali dan terus dipantau secara ketat. Pernyataan […]

  • Lakukan Penipuan Proyek, Adik Bupati Lampung Timur Dijebloskan ke Penjara

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    INC MEDIA, Metro – Tekab 308 Presisi Polres Metro menangkap tersangka tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus menjanjikan proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur. MZ, adik Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, ditangkap dan diperiksa oleh Polres Metro pada Senin, 19 Agustus 2024. Penangkapan ini terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan proyek infrastruktur yang melibatkan […]

  • DPRD Pesawaran Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Ranperda APBD T.A 2025

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Pesawaran, pada Kamis (31/10/2024). Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, dan dihadiri langsung […]

expand_less