Sinergi Polri-Kejagung, Pakar Hukum Apresiasi Komitmen Kapolri Dukung Pengamanan Kejaksaan

JAKARTA, INC MEDIA – Sinergi Polri-Kejagung mendapat apresiasi dari pemerhati hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan. Ia menilai komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mendukung pengamanan jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum dan mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.

Menurut Edi, kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejagung memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran tugas penegakan hukum. Namun, sinergi tersebut harus tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kewenangan masing-masing institusi.

Sinergi Polri-Kejagung Perkuat Penegakan Hukum

Komitmen dukungan pengamanan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kapolri dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, pada 10 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Suyudi menegaskan bahwa Polri akan terus memberikan dukungan kepada jajaran kejaksaan, termasuk dalam aspek pengamanan sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kedua institusi.

Edi menyambut baik komitmen tersebut. Ia menilai dukungan pengamanan merupakan bentuk konkret kerja sama kelembagaan yang dapat membantu kejaksaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kita menyambut baik komitmen bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Sinergi Polri dan Kejaksaan sangat penting dan diapresiasi berbagai kalangan untuk memastikan penegakan hukum berjalan aman, profesional, dan saling mendukung,” kata Edi, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, koordinasi yang baik dibutuhkan agar pelaksanaan tugas setiap institusi berjalan lancar. Kerja sama tersebut juga harus berorientasi pada kepentingan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Sinergi Polri-Kejagung Harus Tetap Profesional

Edi, yang juga dosen Program Pascasarjana, menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga penegak hukum tidak sebatas dukungan operasional. Kerja sama itu juga mencakup koordinasi, komunikasi, dan pemahaman yang jelas terhadap tugas serta tanggung jawab masing-masing institusi.

Ia mengingatkan bahwa hubungan kelembagaan yang solid tidak boleh mengaburkan batas kewenangan. Polri dan Kejagung harus tetap menjalankan fungsi masing-masing sesuai aturan hukum yang berlaku.

Prinsip tersebut penting untuk menjaga profesionalitas sekaligus memastikan setiap tindakan aparat memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Dengan demikian, dukungan pengamanan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pencampuradukan fungsi kelembagaan. Sebaliknya, kerja sama harus memperkuat koordinasi tanpa mengurangi independensi pelaksanaan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan hukum.

Edi menilai, apabila kedua institusi menjaga prinsip tersebut, sinergi yang terbangun dapat mendukung proses penegakan hukum yang lebih tertib, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kompolnas Periode 2012–2016 Tekankan Pentingnya Koordinasi

Edi Saputra Hasibuan, yang pernah menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016, menegaskan bahwa hubungan kelembagaan yang harmonis merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Karena itu, komitmen yang telah disampaikan pimpinan Polri dan Kejagung perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kerja sama secara konsisten. Implementasinya harus terukur, sesuai kebutuhan, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sinergi tidak cukup diukur dari pernyataan pimpinan. Koordinasi yang berkelanjutan dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab menjadi bagian penting untuk memastikan kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata.

“Sinergitas aparat penegak hukum baik, penegakan hukum akan semakin kuat,” kata Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) tersebut.

Komitmen Bersama Harus Berdampak Nyata

Menurut Edi, dukungan pengamanan oleh Polri kepada jajaran kejaksaan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kedua institusi merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran pelaksanaan tugas.

Ia berharap komitmen tersebut terus diwujudkan melalui koordinasi yang profesional, komunikasi yang efektif, serta penghormatan terhadap batas kewenangan setiap lembaga.

Sinergi yang sehat antara Polri dan Kejagung pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kedua institusi juga perlu menjaga akuntabilitas agar setiap bentuk kerja sama tetap berlandaskan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan koordinasi yang konsisten dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, kerja sama Polri-Kejagung diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pewarta: Helmy