Breaking News
light_mode

Negara Bergerak! Satgas Khusus Diterjunkan untuk Basmi Preman dan Ormas Meresahkan

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
  • print Cetak

Jakarta, INC MEDIA – Pemerintah resmi meluncurkan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan sebagai langkah strategis menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta dunia usaha. Dalam pernyataannya pada Selasa malam (6/5/2025), Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan, pemerintah membuka saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi, pemerasan, pungutan liar, hingga tindakan kekerasan oleh kelompok atau individu.

Foto Dok. Haris Efendi : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

“Masyarakat jangan ragu untuk melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Negara hadir untuk memberi perlindungan dan rasa aman,” tegas Budi.

BACA JUGASinergitas Diperkuat! Audiensi Kapolda dan Kajati Jadi Langkah Awal Penegakan Hukum yang Efektif

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif, tanpa gangguan dari ormas atau kelompok preman yang bertindak semena-mena.

Satgas yang dibentuk melalui rapat koordinasi lintas kementerian ini melibatkan kekuatan penuh dari TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya. Kolaborasi juga akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi lokal agar penegakan hukum berjalan efektif dan merata.

“Pemerintah tidak anti terhadap ormas atau kebebasan berserikat, namun semua harus patuh hukum. Tidak ada toleransi bagi ormas yang melanggar batas,” tambahnya.

BACA JUGAPolemik RUU Perampasan Aset: Pemerintah Belum Siap, DPR Minta Waspadai Penyalahgunaan Kekuasaan

Saluran pengaduan yang disiapkan bertujuan memberdayakan masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang aman dan layak untuk berinvestasi.

“Ruang publik harus bersih dari aksi kekerasan dan dominasi preman. Saatnya negara hadir sepenuhnya untuk rakyat,” pungkas Budi.

(Redaksi)

 

 

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Oknum Aparatur Dan PSM Pekon Bulukarto Pringsewu Lakukan Pungli

    Diduga Oknum Aparatur Dan PSM Pekon Bulukarto Pringsewu Lakukan Pungli

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pringsewu, INC MEDIA — Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga miskin yang ingin mengaktifkan kartu BPJS kembali terjadi. Kali ini, oknum aparatur Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, diduga kuat melakukan pungli hingga Rp700.000,. Dikutip dari Teropong Indonesia news,Diherman, seorang warga, menceritakan bahwa dirinya diminta uang sebesar Rp700.000,- oleh oknum yang berinisial Agus, PSM […]

  • Keren! Kapolsek Cileungsi Menyamar Jadi Kurir Demi Bongkar Sindikat Gas Oplosan

    Keren! Kapolsek Cileungsi Menyamar Jadi Kurir Demi Bongkar Sindikat Gas Oplosan

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bogor, INC MEDIA – Aksi luar biasa dilakukan Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison, dalam mengungkap praktik ilegal pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung, Edison rela menyamar sebagai kurir paket selama empat hari penuh demi menyusup dan mengumpulkan bukti. Penyamaran yang dimulai sejak awal pekan ini membuahkan hasil saat Edison mencurigai aktivitas di […]

  • GEMBOK dan RUBIK Bongkar Dugaan Ketidaksesuaian Penggunaan Anggaran di Bagian Umum Sekda Way Kanan

    GEMBOK dan RUBIK Bongkar Dugaan Ketidaksesuaian Penggunaan Anggaran di Bagian Umum Sekda Way Kanan

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung (INC Media) — Sejumlah kegiatan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 kini tengah disorot tajam oleh dua lembaga: Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) dan Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung. Kedua lembaga ini melaporkan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran ke Kejaksaan Tinggi Lampung, Kamis (30/1/2025). Andre Saputra, Ketua GEMBOK Lampung, mengungkapkan […]

  • Diterpa Isu Hoax, Menteri Agama Tunjukkan Sikap Negarawan

    Diterpa Isu Hoax, Menteri Agama Tunjukkan Sikap Negarawan

    • calendar_month Senin, 31 Mar 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Foto : Ahmad Rifai, Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Lampung. Bandar Lampung, INC MEDIA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat aksi protes dari sejumlah massa yang termakan berita hoax. Namun, alih-alih membalas dengan amarah, imam besar Masjid Istiqlal itu justru menunjukkan sikap bijaksana dengan memberikan maaf kepada para pendemo. Sikap tersebut dinilai sebagai teladan kepemimpinan […]

  • Pembangunan Tugu Perbatasan Pesawaran Terbengkalai, Masyarakat Menilai Pemkab Tidak Profesional 

    Pembangunan Tugu Perbatasan Pesawaran Terbengkalai, Masyarakat Menilai Pemkab Tidak Profesional 

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Kondisi Pembangunan tugu Perbatasan Antara Kota Bandar Lampung – Pesawaran yang hingga kini masih terbengkalai telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat sekitar,  tepatnya di Kuen Artha Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu (12/10/2024).  Tugu ini bukan hanya sekadar simbol batas wilayah, namun dengan ngangkrak nya pembangunan tugu […]

  • Kemenkop UKM Menunjuk PT Surveyor Indonesia Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Koprasi 

    Kemenkop UKM Menunjuk PT Surveyor Indonesia Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Koprasi 

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey, sebagai pihak independen untuk memverifikasi lapangan terkait penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (close loop) maupun terbuka (open loop). Verifikasi lapangan tersebut, telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2024. Penilaian usaha […]

expand_less