Pembatasan Liputan Media Disorot, Sikap Tim Media Gubernur Lampung Dipertanyakan

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Pembatasan liputan media dalam sejumlah agenda Pemerintah Provinsi Lampung mendapat sorotan dari kalangan jurnalis. Sejumlah wartawan menilai pola komunikasi dan pengaturan teknis peliputan oleh oknum Tim Media Gubernur Lampung perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan pembatasan terhadap kerja jurnalistik.

Sorotan tersebut disampaikan perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, Roma. Ia menilai persoalan yang terjadi di lapangan perlu dipisahkan dari sosok Gubernur Lampung secara langsung.

Menurut Roma, dirinya memahami bahwa setiap kegiatan pemerintahan memiliki tata tertib, termasuk pengaturan posisi wartawan ketika mengambil gambar maupun video. Namun, menurut dia, aturan tersebut seharusnya disampaikan melalui komunikasi yang proporsional dan tetap menghormati profesi jurnalistik.

Pembatasan Liputan Media Dinilai Perlu Dievaluasi

Roma menegaskan, persoalan yang dihadapi wartawan bukan berasal dari Gubernur Lampung secara langsung, melainkan dari cara sejumlah pihak di lingkungan internal mengatur pelaksanaan peliputan.

“Di era saat ini, pembatasan terhadap teman-teman media bukan datang dari Bapak Gubernur. Kita tahu dari media sosial maupun kesehariannya, beliau sosok yang terbuka dan taat beribadah. Namun, yang menjadi permasalahan hari ini justru orang-orang di lingkungan beliau sendiri, salah satunya dari tim media gubernur,” ujar Roma.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara komunikasi pimpinan daerah dengan praktik teknis yang dirasakan sebagian wartawan ketika menjalankan tugas di lapangan.

Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme kerja tim media dinilai penting. Tujuannya bukan semata-mata untuk memberikan keleluasaan kepada wartawan, tetapi juga memastikan hubungan antara pemerintah daerah dan pers tetap berjalan secara profesional.

Sikap Tim Media Gubernur Lampung Disorot

Roma juga menyoroti pola komunikasi salah satu anggota tim media yang disebut akrab dengan sapaan “Mak De” atau Dina Puspa.

Menurut Roma, cara berkomunikasi dengan wartawan perlu mendapat perhatian. Ia menilai latar belakang yang sama sebagai insan pers seharusnya menjadi modal untuk memahami kebutuhan jurnalistik di lapangan.

“Sangat disayangkan, padahal ‘Mak De’ ini berangkat dari latar belakang yang sama dengan kita, yaitu jurnalis. Seharusnya dia paham betul bagaimana tugas dan mekanisme kerja kita di lapangan,” lanjutnya.

Kritik tersebut, menurut Roma, bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan keberadaan tim media. Keberadaan tim komunikasi pemerintah tetap dibutuhkan untuk mengatur informasi dan membantu kelancaran agenda kepala daerah.

Namun, pengaturan tersebut harus tetap berada dalam koridor profesional, transparan, dan tidak menghambat tugas wartawan memperoleh informasi maupun dokumentasi yang relevan.

Wartawan Klaim Pernah Dibatasi Saat Peliputan

Roma juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat wartawan mengalami pembatasan ketika melakukan peliputan pada sebuah agenda pemerintahan.

Salah satu peristiwa yang disorot terjadi ketika pelantikan Satlinmas beberapa waktu lalu. Menurutnya, terdapat wartawan yang diminta meninggalkan area tertentu atau dibatasi ketika hendak mengambil gambar dan video.

“Banyak media yang diusir atau dibatasi saat hendak mengambil gambar dan video. Kita paham ada tata tertib serta batasan ruang pengambilan foto, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu,” tegas Roma.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pengalaman yang disampaikan Roma. INC MEDIA menempatkan informasi tersebut sebagai bagian dari kritik insan pers dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat penjelasan maupun klarifikasi dari pihak terkait.

Hubungan Pemerintah dan Pers Perlu Dijaga

Hubungan antara pemerintah daerah dan media memiliki posisi penting dalam penyampaian informasi publik. Pemerintah membutuhkan pers sebagai sarana menyampaikan program dan kebijakan, sementara wartawan membutuhkan akses informasi untuk menjalankan fungsi jurnalistik.

Karena itu, perbedaan kepentingan teknis di lapangan semestinya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka. Pengaturan posisi wartawan, misalnya, dapat dilakukan dengan menyediakan area peliputan yang jelas tanpa menghilangkan kesempatan media mendapatkan gambar dan informasi yang dibutuhkan.

Sebaliknya, wartawan juga berkewajiban menghormati protokol kegiatan, keamanan, serta ketentuan teknis yang memang diterapkan secara wajar.

Dalam konteks tersebut, pembatasan liputan media perlu dilihat secara proporsional. Jika memang terdapat aturan peliputan, aturan tersebut sebaiknya disampaikan secara jelas kepada seluruh media dan diterapkan secara konsisten.

Evaluasi Tim Media Dinilai Penting

Atas sejumlah keluhan tersebut, Roma mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme komunikasi dan teknis kerja Tim Media Gubernur Lampung.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan wartawan. Selain itu, evaluasi juga penting agar persoalan yang muncul di lapangan tidak berkembang menjadi persepsi negatif terhadap hubungan Gubernur Lampung dengan insan pers.

Di sisi lain, pihak Tim Media Gubernur Lampung maupun Dina Puspa perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Klarifikasi dari pihak yang disebut menjadi bagian penting agar pemberitaan tetap berimbang dan publik memperoleh informasi secara utuh.

Pada akhirnya, hubungan pemerintah dan pers tidak seharusnya dibangun melalui pembatasan yang tidak jelas. Komunikasi yang profesional, aturan peliputan yang transparan, serta penghormatan terhadap tugas jurnalistik menjadi fondasi penting dalam menjaga keterbukaan informasi publik.

INC MEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Tim Media Gubernur Lampung maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sepanjang disampaikan sesuai ketentuan jurnalistik. (Red/rls)