Breaking News
light_mode

LANTANG Geruduk Kejati Lampung, Soroti Dugaan Korupsi Ratusan Miliar di Pemkab Lampung Utara

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
  • print Cetak

Bandar Lampung, INC MEDIA — Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa siang (27/5/2025), menjadi sorotan tajam publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Analisis dan Pantau Anggaran (LANTANG) bersama elemen masyarakat mendesak pengusutan serius atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2023 dan 2024.

Foto Dok. Haris Efendi : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Dipimpin langsung oleh Arapat S.H, Ketua LANTANG, massa menyampaikan tuntutan dengan membawa dokumen lengkap berisi daftar item anggaran yang diduga menyimpan potensi penyelewengan bernilai miliaran rupiah. Tuntutan mereka jelas: usut tuntas, audit investigatif, dan buka semua hasilnya ke publik.

“Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan! Jika Kejati dan BPK RI diam, kami anggap ikut melindungi pelaku kejahatan anggaran di Lampung Utara,” ujar Arapat S.H lantang dalam orasinya.

Dugaan Modus: Belanja Dipecah, Proyek Diatur, Dana Hibah Fiktif

LANTANG menyoroti indikasi kuat praktik pengondisian pemenang lelang dan pemecahan item kegiatan untuk menghindari pengawasan. Parahnya, diduga terdapat dana hibah yang disalurkan ke kegiatan fiktif.

“Kami tidak akan mundur. Kalau Kejati dan BPK RI tidak serius, kami akan kawal sampai pusat. Jangan biarkan rakyat dibohongi angka-angka manipulatif di APBD,” tegas Arapat.

BACA JUGA : Ketua DPP BPDI Kecam Keras Kasus Siswa Gagal Ujian Karena Biaya Seragam: “Pendidikan Bukan untuk Dijual!”

Menurutnya, data yang dikantongi LANTANG mencakup satuan kerja strategis seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kominfo.

Berikut beberapa temuan mencengangkan yang dirinci oleh LANTANG:

Sorotan Anggaran 2023–2024 yang Diduga Sarat Kecurangan:

BPKAD Lampung Utara

• Belanja lembur 2023: Rp 1,07 miliar (27 kegiatan)

• Belanja kertas & cover: Rp 217 juta (36 kegiatan)

• Perjalanan dinas 2024: Rp 510 juta (16 kegiatan)

• Belanja komputer 2024: Rp 126 juta (19 kegiatan)

Dinas Kesehatan

• Pengadaan obat: Rp 2,29 miliar

• Belanja bahan lainnya: Rp 3,69 miliar

• Pengadaan bahan medis habis pakai: Rp 1,08 miliar

• Puskesmas Madukoro & Wonogiri: masing-masing Rp 200 juta

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

• Rehabilitasi ruang kelas SD: Total Rp 1,02 miliar

• Pembangunan ruang ibadah SMPN 9: Rp 234 juta

Honor tim pelaksana kegiatan: Rp 207 juta

• Perjalanan dinas 2024: Rp 1,4 miliar (21 kegiatan)

Dinas Kominfo

• Belanja jasa operator komputer 2023: Rp 408 juta

• Belanja modal komputer 2024: Rp 193 juta

• Sewa bangunan terbuka 2024: Rp 126 juta

• Belanja makan-minum rapat: Rp 99 juta (8 kegiatan)

Dokumen Diserahkan ke Kejati: Desakan Audit Investigatif BPK

Aksi damai ini tidak hanya sebatas orasi. Massa juga menyerahkan dokumen bukti awal serta pernyataan sikap resmi kepada perwakilan Kejati Lampung. Dokumen tersebut memuat rincian kegiatan yang dicurigai bermasalah, termasuk pola anggaran berulang dan item yang tak masuk akal.

“Kita tidak bisa lagi mentolerir pemborosan uang rakyat dengan dalih operasional kantor. Jika ada pelanggaran, penegakan hukum harus menyasar siapa pun tanpa pandang jabatan atau kedekatan politik,” ujar Arapat.

BACA JUGA : Pleno Rekapitulasi PSU Pesawaran Digelar Hari Ini, Polda Lampung Pastikan Keamanan Maksimal

LANTANG menuntut agar BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran yang dicurigai. Mereka juga meminta agar hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen internal lembaga.

Aksi Ini Baru Awal: LANTANG Siap Kawal Hingga Pusat

Arapat menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai semua temuan ini diusut secara transparan. Mereka membuka opsi untuk membawa perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika penanganan di daerah terkesan lamban atau setengah hati.

(Redaksi)

 

 

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ASN Brebes Terlibat Presensi Fiktif, 3.000 Pegawai Terancam Sanksi Berat

    ASN Brebes Terlibat Presensi Fiktif, 3.000 Pegawai Terancam Sanksi Berat

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Dugaan Presensi Fiktif Gegerkan ASN Brebes Jakarta, INC MEDIA — ASN Brebes kembali menjadi sorotan setelah ribuan aparatur sipil negara (ASN) diduga terlibat praktik presensi fiktif. Kasus ini mencuat usai pemerintah daerah menemukan indikasi manipulasi kehadiran yang dilakukan secara tidak sah dalam sistem absensi pegawai. Temuan tersebut memicu langkah tegas dari pemerintah daerah. Sedikitnya 3.000 […]

  • Vonis Hasto Kristiyanto Dibacakan Hari Ini di Tipikor

    Vonis Hasto Kristiyanto Dibacakan Hari Ini di Tipikor

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan membacakan vonis terhadap Hasto Kristiyanto, terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap terkait Harun Masiku, Jumat (25/7/2025). KPK Harap Sidang Vonis Hasto Berjalan Lancar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menghormati sepenuhnya keputusan majelis hakim. Harapan itu disampaikan menjelang pembacaan vonis Hasto […]

  • Judi Online Internasional Digerebek, Bareskrim Polri Segel Markas di Jakbar dan Amankan 321 WNA

    Judi Online Internasional Digerebek, Bareskrim Polri Segel Markas di Jakbar dan Amankan 321 WNA

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Judi online internasional kembali menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menggerebek sebuah gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang diduga menjadi pusat operasional jaringan perjudian daring lintas negara. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat […]

  • Ketua BPDI Lampung Apresiasi Pelantikan JMSI 2025–2030, Dorong Pers Profesional dan Berintegritas

    Ketua BPDI Lampung Apresiasi Pelantikan JMSI 2025–2030, Dorong Pers Profesional dan Berintegritas

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA – Ketua BPDI Lampung menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung periode 2025–2030. Momentum ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran media siber di tengah arus digitalisasi yang kian pesat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pemuda Demokrasi Indonesia (BPDI) […]

  • CFD Langsa Jadi Etalase UMKM, 245 Stand Ramaikan Lapangan Merdeka

    CFD Langsa Jadi Etalase UMKM, 245 Stand Ramaikan Lapangan Merdeka

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Supriaman
    • 0Komentar

    KOTA LANGSA, INC MEDIA — CFD Langsa kembali menunjukkan perannya sebagai ruang publik yang tidak hanya menjadi tempat masyarakat berolahraga dan berekreasi, tetapi juga berkembang menjadi etalase ekonomi kerakyatan. Sebanyak 245 stand UMKM dan berbagai layanan meramaikan kawasan Lapangan Merdeka Kota Langsa, Minggu (13/9/2026). Kehadiran ratusan stand tersebut membuat suasana Car Free Day (CFD) semakin […]

  • Ijazah Ditahan Pihak Sekolah, JPKP Turun Mengurai

    Ijazah Ditahan Pihak Sekolah, JPKP Turun Mengurai

    • calendar_month Kamis, 24 Nov 2022
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard

expand_less