Breaking News

LANTANG Geruduk Kejati Lampung, Soroti Dugaan Korupsi Ratusan Miliar di Pemkab Lampung Utara

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
  • print Cetak

Bandar Lampung, INC MEDIA — Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa siang (27/5/2025), menjadi sorotan tajam publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Analisis dan Pantau Anggaran (LANTANG) bersama elemen masyarakat mendesak pengusutan serius atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2023 dan 2024.

Foto Dok. Haris Efendi : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Dipimpin langsung oleh Arapat S.H, Ketua LANTANG, massa menyampaikan tuntutan dengan membawa dokumen lengkap berisi daftar item anggaran yang diduga menyimpan potensi penyelewengan bernilai miliaran rupiah. Tuntutan mereka jelas: usut tuntas, audit investigatif, dan buka semua hasilnya ke publik.

“Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan! Jika Kejati dan BPK RI diam, kami anggap ikut melindungi pelaku kejahatan anggaran di Lampung Utara,” ujar Arapat S.H lantang dalam orasinya.

Dugaan Modus: Belanja Dipecah, Proyek Diatur, Dana Hibah Fiktif

LANTANG menyoroti indikasi kuat praktik pengondisian pemenang lelang dan pemecahan item kegiatan untuk menghindari pengawasan. Parahnya, diduga terdapat dana hibah yang disalurkan ke kegiatan fiktif.

“Kami tidak akan mundur. Kalau Kejati dan BPK RI tidak serius, kami akan kawal sampai pusat. Jangan biarkan rakyat dibohongi angka-angka manipulatif di APBD,” tegas Arapat.

BACA JUGA : Ketua DPP BPDI Kecam Keras Kasus Siswa Gagal Ujian Karena Biaya Seragam: “Pendidikan Bukan untuk Dijual!”

Menurutnya, data yang dikantongi LANTANG mencakup satuan kerja strategis seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kominfo.

Berikut beberapa temuan mencengangkan yang dirinci oleh LANTANG:

Sorotan Anggaran 2023–2024 yang Diduga Sarat Kecurangan:

BPKAD Lampung Utara

• Belanja lembur 2023: Rp 1,07 miliar (27 kegiatan)

• Belanja kertas & cover: Rp 217 juta (36 kegiatan)

• Perjalanan dinas 2024: Rp 510 juta (16 kegiatan)

• Belanja komputer 2024: Rp 126 juta (19 kegiatan)

Dinas Kesehatan

• Pengadaan obat: Rp 2,29 miliar

• Belanja bahan lainnya: Rp 3,69 miliar

• Pengadaan bahan medis habis pakai: Rp 1,08 miliar

• Puskesmas Madukoro & Wonogiri: masing-masing Rp 200 juta

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

• Rehabilitasi ruang kelas SD: Total Rp 1,02 miliar

• Pembangunan ruang ibadah SMPN 9: Rp 234 juta

Honor tim pelaksana kegiatan: Rp 207 juta

• Perjalanan dinas 2024: Rp 1,4 miliar (21 kegiatan)

Dinas Kominfo

• Belanja jasa operator komputer 2023: Rp 408 juta

• Belanja modal komputer 2024: Rp 193 juta

• Sewa bangunan terbuka 2024: Rp 126 juta

• Belanja makan-minum rapat: Rp 99 juta (8 kegiatan)

Dokumen Diserahkan ke Kejati: Desakan Audit Investigatif BPK

Aksi damai ini tidak hanya sebatas orasi. Massa juga menyerahkan dokumen bukti awal serta pernyataan sikap resmi kepada perwakilan Kejati Lampung. Dokumen tersebut memuat rincian kegiatan yang dicurigai bermasalah, termasuk pola anggaran berulang dan item yang tak masuk akal.

“Kita tidak bisa lagi mentolerir pemborosan uang rakyat dengan dalih operasional kantor. Jika ada pelanggaran, penegakan hukum harus menyasar siapa pun tanpa pandang jabatan atau kedekatan politik,” ujar Arapat.

BACA JUGA : Pleno Rekapitulasi PSU Pesawaran Digelar Hari Ini, Polda Lampung Pastikan Keamanan Maksimal

LANTANG menuntut agar BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran yang dicurigai. Mereka juga meminta agar hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen internal lembaga.

Aksi Ini Baru Awal: LANTANG Siap Kawal Hingga Pusat

Arapat menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai semua temuan ini diusut secara transparan. Mereka membuka opsi untuk membawa perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika penanganan di daerah terkesan lamban atau setengah hati.

(Redaksi)

 

 

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungan Bersejarah: Raja Abdullah II Kemudikan Sendiri Mobil untuk Presiden Prabowo

    Kunjungan Bersejarah: Raja Abdullah II Kemudikan Sendiri Mobil untuk Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Amman, INC MEDIA – Kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kerajaan Yordania Hasyimiyah menjadi momen bersejarah yang sarat makna persahabatan dan diplomasi tingkat tinggi. Presiden Prabowo yang tiba di Bandara Militer Marka, Amman, Minggu (13/04/2025) pukul 17.56 waktu setempat, disambut dengan penghormatan luar biasa oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Kehadiran Presiden […]

  • Polda Lampung Gelar Fogging dan Edukasi Cegah Demam Berdarah

    Polda Lampung Gelar Fogging dan Edukasi Cegah Demam Berdarah

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    LAMPUNG (INC Media) — Polda Lampung melaksanakan kegiatan penyemprotan nyamuk Aedes aegypti atau fogging sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu (26/01/2025). Kegiatan ini melibatkan sejumlah personel dari Uryankes Biddokkes, KBR Gegana Satbrimob, Ditbinmas, Bidhumas Polda Lampung, Sidokkes Polresta Bandar Lampung, dan Bhabinkamtibmas Polsek […]

  • Korban Truk Rem Blong PJR Belum Dapat Keadilan, Kuasa Hukum Siapkan Gugatan

    Korban Truk Rem Blong PJR Belum Dapat Keadilan, Kuasa Hukum Siapkan Gugatan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lebih dari Sebulan, Korban Truk Rem Blong PJR Terabaikan Bandar Lampung, INC MEDIA — Korban Truk Rem Blong PJR hingga kini masih menanti keadilan yang tak kunjung datang. Lebih dari satu bulan pasca kecelakaan dump truk diduga rem blong di kawasan Tanjakan PJR, korban belum menerima tanggung jawab dari pihak pengemudi maupun perusahaan pemilik kendaraan. […]

  • Dukung Program Prioritas Presiden Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

    Dukung Program Prioritas Presiden Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Surabaya (INC Media) — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kementerian /Lembaga Lainnya di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (07/01/25). Yandri Susanto menegaskan bahwa program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan telah menjadi […]

  • Pemkab Lampung Selatan Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan!

    Pemkab Lampung Selatan Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan!

    • calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar pasar murah serentak di 17 kecamatan mulai 3 hingga 24 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Rencana ini dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada […]

  • Dinas Pendidikan Lampung Pastikan Penyerahan Ijazah Gratis, Evi Susina Imbau Orang Tua Tidak Khawatir

    Dinas Pendidikan Lampung Pastikan Penyerahan Ijazah Gratis, Evi Susina Imbau Orang Tua Tidak Khawatir

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung (INC Media) — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menetapkan 31 lokasi sebagai posko penyerahan ijazah SMAN dan SMKN. Langkah ini diambil setelah laporan mengenai penahanan ijazah di sejumlah sekolah SMA dan SMK di wilayah Lampung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran, Evi Susina, mengimbau agar orang tua […]

expand_less