Breaking News
light_mode

THR PT Iconet Dipersoalkan: Mitra Pengamanan Siap Tempuh Jalur Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
  • print Cetak

Bandar Lampung, INC MEDIATHR PT Iconet dipersoalkan oleh salah satu mitra pengamanan yang mengaku tidak menerima hak sesuai perjanjian kerja sama. Dugaan pelanggaran komitmen ini kini berpotensi berlanjut ke ranah hukum setelah upaya komunikasi dinilai tidak membuahkan kejelasan.

Febriyansah (43), warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, secara terbuka menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara isi perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan realisasi di lapangan oleh PT Iconet Cabang Lampung.

Dugaan Pelanggaran Perjanjian THR PT Iconet

Dalam keterangannya, Febriyansah menjelaskan bahwa kerja sama jasa pengamanan dengan PT Iconet telah berlangsung dengan dasar kontrak resmi. Salah satu klausul penting dalam perjanjian itu mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri sebesar Rp3.000.000 setiap tahun.

Namun, ia menyebut realisasi di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut.

“Kronologis cerita sudah ada kerjasama dengan Iconnet sebagai mitra kerjasama keamanan. Di dalam perjanjian tersebut terdapat pernyataan yang jelas bahwa setiap hari raya Idul Fitri saya akan mendapatkan THR sebesar Rp3.000.000,” jelas Febri kepada media ini, Rabu (18/3/2026).

Fakta yang diterima, lanjutnya, justru berbeda. Pada tahun 2025, ia hanya menerima THR sebesar Rp1.000.000. Jumlah itu dinilai jauh dari nilai yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama.

Ketidakjelasan THR 2026 Picu Ketegangan

Tidak hanya soal realisasi tahun sebelumnya, Febriyansah juga menyoroti belum adanya kepastian terkait THR tahun 2026. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima informasi resmi dari pihak perusahaan.

“Saya sangat pertanyakan mengapa pelaksanaan perjanjian bisa tidak jelas seperti ini. Perjanjian yang sudah disepakati bersama seharusnya ditegakkan dengan baik, bukan hanya sesuai keinginan salah satu pihak saja,” ujarnya menegaskan.

Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya komitmen terhadap kontrak kerja sama, yang seharusnya menjadi dasar hubungan profesional antara perusahaan dan mitra.

Langkah Hukum Jadi Opsi Terakhir

Merasa dirugikan, Febriyansah menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia kini tengah berkoordinasi dengan tim penasihat hukum untuk mengkaji aspek yuridis dari persoalan tersebut.

“Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk mendapatkan penyelesaian yang adil,” pungkasnya.

Langkah hukum disebut sebagai opsi terakhir setelah upaya klarifikasi dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan.

Upaya Konfirmasi Masih Berlangsung

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Iconet Cabang Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Tim redaksi INC MEDIA masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang sesuai prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik.

Perkembangan kasus ini akan terus dipantau sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas publik. | Red


 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Mark-Up, Pembangunan Rumah Keranda di Tubaba Dipertanyakan

    Dugaan Mark-Up, Pembangunan Rumah Keranda di Tubaba Dipertanyakan

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, INC MEDIA, – Pembangunan rumah keranda dan gorong-gorong plat di Suku 06, Tiyuh Panaragan Jaya Utama (PJU), Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2024, menjadi sorotan warga. Proyek yang didanai dari Dana Desa (DD) ini diduga mengalami mark-up anggaran karena nilainya dinilai terlalu fantastis dibandingkan dengan hasil pembangunan […]

  • Temuan DPRD Lampung Timur Diduga Mengarah Korupsi, Pola Penyimpangan Anggaran Berulang Sejak 2022

    Temuan DPRD Lampung Timur Diduga Mengarah Korupsi, Pola Penyimpangan Anggaran Berulang Sejak 2022

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lampung Timur, INC MEDIA – Temuan DPRD Lampung Timur kembali menjadi sorotan setelah data pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap pola penyimpangan anggaran yang berulang sejak 2022 hingga pertengahan 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disandang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kini dipertanyakan publik, menyusul munculnya dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD setempat. […]

  • DPRD Pringsewu Komitmen Realisasikan Perbaikan Infrastruktur Jalan Pagelaran Utara-Banyumas di Tahun 2025

    DPRD Pringsewu Komitmen Realisasikan Perbaikan Infrastruktur Jalan Pagelaran Utara-Banyumas di Tahun 2025

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pringsewu (INC Media) — Masyarakat Kecamatan Pagelaran Utara yang selama ini mengeluhkan kondisi buruk infrastruktur jalan menuju Kecamatan Banyumas akhirnya mendapatkan kabar baik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyatakan komitmennya untuk memperbaiki jalan penghubung kedua kecamatan tersebut pada tahun 2025. Ketua DPRD Pringsewu sekaligus Ketua Partai Golkar Pringsewu, Suherman, mengungkapkan bahwa […]

  • Tak Ada Tempat untuk Keluarga: Pemerintah Tegaskan Aturan Ketat Koperasi Desa Merah Putih

    Tak Ada Tempat untuk Keluarga: Pemerintah Tegaskan Aturan Ketat Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

      Jakarta, INC MEDIA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola koperasi yang bersih dan profesional melalui Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menekankan bahwa tidak boleh ada hubungan darah dalam struktur kepengurusan koperasi tersebut. “Dalam pengurus koperasi yang jumlahnya lima orang tidak boleh ada semenda,” ujar Budi Arie […]

  • Dugaan Penipuan P3K Pesawaran, ASWIN Desak Polres Bertindak Tegas dan Transparan

    Dugaan Penipuan P3K Pesawaran, ASWIN Desak Polres Bertindak Tegas dan Transparan

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    ASWIN DPC Pesawaran Soroti Serius Dugaan Penipuan P3K Pesawaran, INC MEDIA — Dugaan Penipuan P3K Pesawaran kembali menjadi sorotan publik. Ketua DPC (ASWIN) Kabupaten Pesawaran, Febriasyah, secara tegas mendesak untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Desakan itu muncul setelah mencuat laporan dugaan […]

  • Dirut BUMD Lampung Selatan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi

    Dirut BUMD Lampung Selatan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Dirut PT Lampung Selatan Maju Ditahan Kejari LAMPUNG SELATAN, INC MEDIA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan menetapkan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Selatan Maju berinisial ES (48) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Ia langsung ditahan mulai Senin (21/7/2025). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh cukup bukti adanya dugaan penyimpangan […]

expand_less