INC MEDIA — Belanja tenaga ahli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran (TA) 2025 menyedot anggaran hingga Rp18 miliar. Ironisnya, aliran anggaran ini dinilai tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kepentingan pribadi atau kelompok, ibarat skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan hasil.

Alokasi anggaran jumbo ini muncul sebagai sisa dari rencana kerja (Renja) pemerintahan sebelumnya dan kini dilanjutkan di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Padahal, semangat pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 jelas menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah.

BACA JUGA : Polres Pesawaran Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat

Ibarat Investasi Bodong: Janji Besar, Hasil Tak Jelas

Dalam skema investasi bodong, hal paling mencolok adalah janji imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat, namun minim transparansi. Hal ini serupa dengan pola pengadaan tenaga ahli yang menyedot dana besar, tapi belum terlihat dampak konkret terhadap kinerja birokrasi.

Menurut laman resmi DJKN Kemenkeu, rekam jejak dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini seharusnya juga menjadi acuan dalam pengelolaan belanja daerah, khususnya dalam merekrut tenaga ahli.

Beban Anggaran Membengkak

Yang jadi pertanyaan, apakah penempatan tenaga ahli ini sudah sesuai dengan aturan maksimal 30 persen belanja pegawai dari total APBD? Jika tidak, kebijakan ini justru bisa menjadi beban struktural yang menyulitkan pembangunan prioritas lainnya.

Padahal, Pemprov Lampung memiliki banyak pegawai berkompeten di setiap OPD yang bisa dioptimalkan tanpa harus menambah beban anggaran lewat rekrutmen baru.

BACA JUGA : LSM LANTANG Ungkap Dugaan Korupsi Fantastis di Sekretariat DPRD Pringsewu, Siap Lapor Kejaksaan

Evaluasi dan Optimalisasi SDM Internal

Sudah saatnya Pemprov Lampung melakukan evaluasi serius terhadap kebutuhan tenaga ahli. Jika efisiensi tak segera dilakukan, bukan tidak mungkin anggaran ini menjadi ladang kepentingan terselubung yang jauh dari semangat pelayanan publik.

Pemprov sebaiknya fokus mengoptimalkan SDM yang ada demi mendukung visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

 

✅ Penulis: Hanif, Sekretaris DPD PWRI Prov. Lampung