Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut Kuala Teladas, Desak Pemerintah Segera Turun Tangan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Penolakan nelayan tradisional terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh.
Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan keberatan masyarakat pesisir dan segera turun ke lapangan untuk memastikan aktivitas pengerukan tersebut tidak mengancam ekosistem laut maupun mata pencaharian nelayan.
Maulidah mengatakan, informasi mengenai penolakan nelayan yang beredar perlu segera diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya laut berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat setempat.
“Saya mengikuti informasi yang beredar mengenai keberatan nelayan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di Kuala Teladas. Tentu informasi ini perlu kita pastikan kebenarannya. Tetapi kalau memang masyarakat merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya terancam, pemerintah harus segera hadir untuk mendengarkan dan memberikan kepastian,” ujar Maulidah, Sabtu (14/11/2026).
Nasib Nelayan dan Ekosistem Laut Harus Diperhatikan
Maulidah menegaskan, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil laut.
Ia mengingatkan bahwa Kuala Teladas dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil rajungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kondisi perairan harus dikaji secara cermat. Jangan sampai kegiatan ekonomi justru menimbulkan kerugian bagi nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan kehidupan keluarganya pada hasil tangkapan laut.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dilakukan justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Kita tentu mendukung investasi dan pembangunan, tetapi keduanya harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
DPRD Minta Perizinan dan Dampak Lingkungan Diperiksa
Lebih lanjut, Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memeriksa aktivitas pengerukan pasir laut yang dipersoalkan nelayan.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, perlu mencakup aspek perizinan, kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, serta potensi dampak lingkungan terhadap kawasan perairan dan wilayah tangkap nelayan.
Menurutnya, keberadaan izin tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan. Pemerintah tetap berkewajiban memastikan kegiatan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
“Kalau izinnya lengkap, tetap harus dipastikan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya terhadap nelayan. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.
Jangan Biarkan Nelayan Berjuang Sendiri
Maulidah juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan keberatan masyarakat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia menilai dialog terbuka antara pemerintah, pihak pelaksana kegiatan, dan perwakilan nelayan menjadi langkah penting untuk mencari penyelesaian yang adil.
“Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,” tambahnya.
Maulidah menegaskan, pihaknya akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong instansi berwenang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sumber kehidupan keluarganya. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat,” pungkasnya.
INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.
- Penulis: Redaksi



