Tulang Bawang Barat, INC MEDIA — Dukungan kuat datang dari Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terhadap Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni. Hal ini menyusul sikap tegas dan lugas Yantoni dalam mengkritisi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menunjuk satu pejabat untuk merangkap tiga jabatan strategis sekaligus.
Ketua DPD JPKP Tubaba, Wawan Hidayat, menyampaikan apresiasi tersebut secara langsung pada Sabtu (7/6/2025), sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengawasan legislatif dalam menjaga integritas dan marwah birokrasi daerah.
“Kami dari JPKP Tubaba sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Pak Yantoni dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak sesuai aturan. Ini bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga pengabdian terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat,” tegas Wawan.
BACA JUGA : Desa Kertosari Berduka: Kepala Desa Albert Sidauruk Tutup Usia, Sosok Pemimpin yang Mengabdi dengan Hati
Diketahui, sorotan publik mengarah pada M. Cheri Sopian, SH, MH, yang kini menjabat sebagai Camat Lambu Kibang namun juga merangkap sebagai Plt. Sekretaris dan Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tubaba. Ironisnya, pejabat definitif di posisi tersebut, Budiman, masih tercatat aktif menjalankan tugasnya.
Wawan menilai, kebijakan tersebut tak hanya mencederai rasa keadilan dalam tubuh birokrasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen terhadap aturan serta prosedur yang berlaku.
“Sikap kritis seperti yang ditunjukkan oleh Ketua Komisi I DPRD sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi. Kami berharap ini menjadi momentum evaluasi bagi BKD dan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan taat aturan dalam setiap penempatan jabatan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, DPD JPKP Tubaba akan terus berkomitmen bersinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal jalannya kebijakan publik, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semoga ini jadi pintu masuk perbaikan sistem. Kita ingin birokrasi berjalan sesuai relnya, dan ini tugas bersama antara eksekutif, legislatif, serta elemen masyarakat sipil seperti JPKP,” tutup Wawan.
(Hrs)