Breaking News

Terkait Permasalahan PT. AJRI Pemkab Lampung Tengah gelar rapat Kordinasi dengan beberapa pihak

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
  • print Cetak

Lampung Tengah (INC Media) — Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melakukan rapat koordinasi dengan ormas GRIB JAYA Provinsi Lampung di ruangan kantor Bupati Lampung Tengah,Senin (6/1/2024) Pukul 13.00 WIB.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Kusuma Riyadi,  Kabag Ops Polres Lampung Tengah Kompol Edi Qorinas , Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Lampung Tengah, jajaran DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung Serta jajaran, DPC GRIB Jaya Lampung Tengah, Camat Bumi Ratu Nuban, Kepala Kampung Bumi Ratu, Tokoh Adat dan Masyarakat Kampung Bumi Ratu, Kepala Produksi PT Agung Jaya raya Indonesia (AJRI).

BACA JUGADPW FBN RI Lampung menyerukan penegakan hukum yang tegas dan transparan atas kejadian pemukulan disalah satu ponpes pesawaran 

Pj. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Kusuma Riyadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad S.Sos menghimbau kepada ormas GRIB Jaya Provinsi Lampung untuk tetap menjaga situasi keamanan di tengah gentingnya perseteruan antara ormas GRIB Jaya bersama masyarakat kampung Bumi Ratu dengan PT AJRI.

Kusuma Riyadi meminta agar konflik yang sedang terjadi ini dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat antar kedua belah pihak.

“Saya berharap kepada kedua belah pihak agar bisa bertatap muka secara langsung dan berkomunikasi dengan baik sehingga permasalahan ini tidak perlu melebar luas seperti ini”, ujarnya.

Herman selaku sekda DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin membahas permasalahan ini dengan pihak perusahaan yang memang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami dari Ormas GRIB JAYA DPD Provinsi Lampung meminta agar pihak PT Agung Jaya raya Indonesia yang memang berkompeten bisa dihadirkan dihadapan kami untuk menyelesaikan permasalahan ini karena pada kenyataannya selama ini kita bermediasi tetapi tidak pernah dipertemukan dengan pimpinan perusahaan ataupun perwakilan yang memang berwenang untuk memegang tanggung jawab atas permasalahan ini”, tegas Herman.

Sementara, kepala Kampung Bumi Ratu Yusuf menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membela masyarakat yang memang sudah menjadi kewajibannya, ia juga sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh GRIB Jaya dalam mengawal permasalahan tersebut.

“Saya kepala kampung Bumi Ratu, mereka itu masyarakat saya. Jadi, saya punya hak untuk ikut andil membela kepentingan masyarakat saya. Tolong hadirkan pimpinan PT. Agung Jaya raya Indonesia didepan saya kalau permasalahan ini ingin selesai !!.Saya juga sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh ormas GRIB JAYA DPD Provinsi Lampung yang terus berada ditengah-tengah masyarakat untuk membela apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari masyarakat Kampung Bumi Ratu”, ujarnya.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Lampung Tengah Kompol Edi Qorinas juga menerangkan bahwa pihaknya akan terus berada di tengah-tengah, objektif dalam permasalahan tersebut dan berupaya memfasilitasi kedua belah pihak agar menemukan solusi.

BACA JUGA : PT. AJRI diduga cuek dengan adanya aksi. S. Ramelan  : saya akan bawa masalah ini ke Presiden dan Kapolri

“Kami dari jajaran Polres Lampung Tengah akan terus berupaya memfasilitasi kedua belah pihak agar menemukan solusi atau titik temu dari permasalahan ini”, terangnya.

Di lain pihak, perwakilan dari PT Agung Jaya raya Indonesia yang hadir dalam rapat tersebut akan terus berupaya mengevaluasi berbagai tuntutan yang telah disampaikan oleh masyarakat maupun pihak ormas GRIB JAYA Provinsi Lampung.

“Apa yang menjadi tuntutan-tuntutan daripada aksi damai ormas GRIB JAYA Provinsi Lampung ini akan coba kami sampaikan ke atasan kami. Dan kami berupaya akan menghadirkan pimpinan perusahaan pada pertemuan berikutnya dikarenakan pimpinan kami sedang cuti Natal dan Tahun Baru 2025”, Tandas Agus Budiyono selaku kepala produksi PT. AJRI. (Febri).

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sah, Rival Arian Jabat Ketua KPU Lamsel Periode 2024-2029

    Sah, Rival Arian Jabat Ketua KPU Lamsel Periode 2024-2029

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle arif
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC Media, Lima orang jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan periode 2024-2029 resmi dilantik oleh KPU RI di Jakarta, pada Kamis (21/11/2024). Untuk Provinsi Lampung sendiri, total ada  sebanyak 75 Komisioner KPU dari 15 Kabupaten Kota yang telah dilantik. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 120/SDM.02.6-PU/2024 dan […]

  • Temuan DPRD Lampung Timur Diduga Mengarah Korupsi, Pola Penyimpangan Anggaran Berulang Sejak 2022

    Temuan DPRD Lampung Timur Diduga Mengarah Korupsi, Pola Penyimpangan Anggaran Berulang Sejak 2022

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lampung Timur, INC MEDIA – Temuan DPRD Lampung Timur kembali menjadi sorotan setelah data pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap pola penyimpangan anggaran yang berulang sejak 2022 hingga pertengahan 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disandang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kini dipertanyakan publik, menyusul munculnya dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD setempat. […]

  • PT. AJRI diduga cuek dengan adanya aksi. S. Ramelan  : saya akan bawa masalah ini ke Presiden dan Kapolri

    PT. AJRI diduga cuek dengan adanya aksi. S. Ramelan  : saya akan bawa masalah ini ke Presiden dan Kapolri

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung Tengah (INC Media) — Dalam rangka menyuarakan aspirasi Masyarakat kecamatan bumi ratu Nuban terkait limbah perusahaan PT. Agung Jaya Raya Indonesia (AJRI) yang dinilai mencemari lingkungan. Organisasi Masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya provinsi Lampung gelar Aksi demonstrasi damai di depan perusahaan pada, Senin (6/1/2024). Terpantau, aksi yang dimulai dari pagi hingga […]

  • Alokasi DD TA 2024, Desa Dantar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur & Bantuan Bibit Kepada Masyarakat

    Alokasi DD TA 2024, Desa Dantar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur & Bantuan Bibit Kepada Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC Media — Sejak menjadi Desa defenitif ditahun 2024, Desa Dantar yang merupakan pecahan dari Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Mulai mendapatkan kucuran dana bantuan dari pusat. Dana Desa (DD) yang merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari APBN. Dengan anggaran tersebut Desa Dantar mengalokasikan anggaran dan memulai pembangunan […]

  • Bawaslu Pesawaran Kebut Tuntaskan Laporan Kasus Pelanggaran Camat Tak Netral 

    Bawaslu Pesawaran Kebut Tuntaskan Laporan Kasus Pelanggaran Camat Tak Netral 

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Viral di beberapa pemberitaan seorang camat di pesawaran diduga Melakukan Pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Lampung telah menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran oleh oknum camat di wilayah Negeri Katon yang tidak netral pada Pilkada serentak 2024. Sempat diamankan dan dilakukan proses pemeriksaan di kantor Bawaslu Pesawaran, mengenai prosesnya […]

  • JPKP Tubaba Dukung Tegas Yantoni Kritik Rangkap Jabatan: Momentum Perbaikan Birokrasi

    JPKP Tubaba Dukung Tegas Yantoni Kritik Rangkap Jabatan: Momentum Perbaikan Birokrasi

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, INC MEDIA — Dukungan kuat datang dari Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terhadap Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni. Hal ini menyusul sikap tegas dan lugas Yantoni dalam mengkritisi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menunjuk satu pejabat untuk merangkap tiga jabatan strategis […]

expand_less