Master Plan Banjir Bandar Lampung Harus Dibuka ke Publik, SIKAM: Kebijakan Jangan Lagi Reaktif

Desakan Transparansi Penanganan Banjir

Bandar Lampung, INC MEDIA — Master Plan Banjir Bandar Lampung dinilai harus segera diselesaikan dan dipaparkan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai penting agar arah kebijakan penanganan banjir di kota tersebut dapat diuji secara objektif oleh masyarakat, akademisi, serta pihak-pihak yang terdampak.

Desakan tersebut muncul setelah banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung dalam beberapa waktu terakhir. Banyak pihak menilai penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat reaktif setiap kali bencana terjadi, melainkan harus berbasis perencanaan jangka panjang yang komprehensif.

Koordinator Presidium Sahabat Peduli Kemanusiaan dan Pembangunan Lampung (SIKAM Lampung), Martha Ardiansyah, menilai momentum banjir yang kembali terjadi harus menjadi titik evaluasi bagi pemerintah dalam menata ulang arah pembangunan kota.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik seperti apa sebenarnya master plan penanganan banjir di Bandar Lampung. Dengan begitu masyarakat, akademisi, serta pihak-pihak yang terdampak dapat memberikan masukan sekaligus melakukan pengujian secara objektif,” ujar Martha dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Banjir Dinilai Sudah Jadi Masalah Struktural

Menurut Martha, persoalan banjir di Bandar Lampung tidak bisa lagi dipandang sebagai fenomena musiman semata. Ia menilai banjir telah berkembang menjadi persoalan struktural yang berkaitan erat dengan tata kelola ruang dan arah pembangunan perkotaan.

Beberapa faktor yang dinilai turut memengaruhi meningkatnya risiko banjir antara lain perubahan tata ruang, alih fungsi lahan, serta kapasitas drainase dan sungai yang tidak lagi mampu menampung debit air ketika hujan deras.

Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam Master Plan Banjir Bandar Lampung agar masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan pembangunan telah selaras dengan upaya pengendalian banjir.

“Publik nantinya dapat menilai apakah terdapat konflik kepentingan atau persoalan kewenangan dalam perencanaan tersebut. Misalnya, di wilayah yang diketahui rawan banjir justru dilanjutkan pembangunan pusat perdagangan, atau kawasan yang sering tergenang masih diperbolehkan untuk pembangunan perumahan,” tegasnya.

Perlu Perencanaan Jangka Panjang

Martha menilai pertumbuhan kawasan permukiman di Bandar Lampung yang cukup pesat, terutama di daerah yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan resapan air, turut meningkatkan potensi banjir.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini harus dimulai dari pembenahan perencanaan tata ruang serta pengelolaan sistem air perkotaan secara terpadu.

“Jika persoalan banjir ingin diselesaikan secara permanen, pendekatannya tidak bisa parsial. Harus ada perencanaan jangka panjang, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan embung dan kolam retensi, hingga pengendalian pembangunan di kawasan resapan air,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi upaya koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dalam penanganan banjir.

Menurutnya, koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci penting agar kebijakan pengendalian banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dorongan Uji Publik dan Partisipasi Masyarakat

Selain transparansi, SIKAM Lampung juga mendorong agar penyusunan Master Plan Banjir Bandar Lampung melibatkan partisipasi publik secara luas.

Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, serta pakar tata kota dinilai dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan solusi yang tepat bagi penanganan banjir di masa depan.

“Uji publik terhadap master plan penanganan banjir sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kajian ilmiah dan kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menjadi ujung tombak,” tegasnya.

SIKAM Lampung berharap pemerintah dapat menyusun peta jalan penanganan banjir yang jelas untuk jangka waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Dengan adanya dokumen perencanaan yang transparan dan terukur, masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini terus berulang.

“Dengan adanya master plan yang jelas, masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir. Arah pembangunan dapat diketahui publik, tinggal menunggu tahapan pelaksanaannya. Ini juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah,” kata Martha.

Ia menambahkan, langkah besar yang dilakukan pemerintah saat ini akan berdampak signifikan di masa depan, yakni meminimalkan kerugian akibat banjir serta melindungi masyarakat dari risiko bencana yang berulang. | Red